UN Digratiskan, Pungutan Bisa Dipidanakan
14 April 2009 No Comment
Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Jatim, telah menyalurkan bantuan dana Ujian Nasional (UN) sekitar Rp 30 miliar untuk 1.500 siswa peserta UN, 20 – 22 April mendatang. Bahkan distribusi keuangan itu sudah dilakukan sejak Senin kemarin ke seluruh Jatim.
Karena itulah, Diknas mengharamkan jika ada sekolah yang masih menarik dana dari siswa dengan kedok untuk biaya UN. Bahkan jika ada yang menarik, bisa dianggap melanggar. ’’Sebelum UN digelar, semua keuangan sudah masuk ke sekolah-sekolah penyelenggara. Karena itu, jangan ada lagi sumbangan atau kutipan ke siswa dengan alasan untuk UN,’’ tandas Drs Rasiyo MSi, Kadiknas Jatim kepada Malang Post di kantornya, Senin siang.
Secara rinci, Rasiyo lantas mengurai penggunaan dana Rp 30 miliar, yang didistribusikan ke diknas-diknas se Jatim tersebut. Alokasinya tidak lain untuk seluruh siswa SMP atau Madrasah Tsnawiyah, SMA atau Madrasah Aliyah dan SMK (sekolah kejuruan). Sekolah negeri atau swasta semuanya mendapatkannya.
Dikatakan Rasiyo, untuk SMP (MTs) mendapat bantuan dana sebesar Rp 25 ribu/siswa, SMA (MA) memperoleh Rp 35 ribu dan SMK atau sekolah kejuruan dibantu Rp 75 ribu/siswa. Semua siswa ini tidak lagi memiliki kewajiban membayar apapun untuk keperluan UN.
’’Kalau masih ada kutipan atau sumbangan ke siswa dengan alasan untuk UN, maka laporkan saja ke polisi. Karena semua biaya UN sudah ditanggung negara. Kecuali biaya praktikum, yang biasanya untuk membeli alat-alat,’’ ujar Rasiyo, yang mantan SMA di Lamongan ini.
Di sisi lain, Rasiyo menyebutkan, UN tahun 2009 ini memiliki banyak kelebihan dibanding UN sebelum-sebelumnya. Pertama, untuk kali pertama UN diawasi oleh Tim Pemantau Independen (TPI) yang beranggotakan semua Perguruan Tinggi di Jatim.
’’Dilibatkannya TPI tidak lain untuk memperoleh standart nilai UN yang lebih kredibel dan anti kecurangan. Dari sini, maka nilai UN yang sekarang ini diusulkan bisa dipergunakan modal masuk perguruan tinggi akan benar-benar teruji,’’ ujar Rasiyo.
Keunggulan lain UN tahun 2009 ini, lanjut dia, nilai kelulusan rata-rata dinaikkan dari semula hanya 5,25 menjadi 5,50. Sekilas kenaikan rata-rata memang memberatkan siswa, tetapi kenaikan nilai rata-rata ini dibarengi kebijakan penurunan nilai untuk dua mata pelajaran.
Sebagai contoh, meski dalam UN siswa dalam dua mata pelajaran mendapatkan nilai 4,00 tetap dianggap lulus, asalkan rata-ratanya tetap 5,50. Dahulu, kalau nilai UN terdapat nilai 4,00 dalam dua mata pelajaran dianggap tidak lulus. Bagi siswa tentunya kebijakan ini sangat menguntungkan.
’’Kalau mata pelajaran itu ada enam, maka dua mata pelajaran bisa saja diabaikan. Artinya, belajarnya lebih mengarah ke pelajaran yang diminati. Dua mata pelajaran nilainya jeblok tidak masalah,’’ paparnya.
Sementara itu, mulai pagi ini, seluruh soal UN mulai didistribusikan ke seluruh sekolah penyelenggara UN. Tahapannya dari Diknas Jatim menuju ke kabupaten/kota, kemudian ke rayon-rayon kecamatan/kabupaten/kota dan terakhir di sekolah penyelenggara.
’’Selain mengawasi distribusi naskah dan jawaban, Polda Jatim telah memberi bantuan tenaga pengamanan untuk kita sebanyak 1.300 personel. Nantinya, pelaksanaan UN akan diawasi langsung oleh petugas kepolisian di sekitar sekolah,’’ katanya. (has/avi)
Tak Ada Koordinasi dengan TPI
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kurang tujuh hari lagi. Persiapan teknis dimatangkan. Hari ini rencananya naskah soal UN akan diambil oleh petugas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang bersama aparat kepolisian.
Tidak ketinggalan pula dilibatkannya unsur Tim Pemantau Independen (TPI) yang berasal dari perguruan tinggi. Sayangnya hingga kemarin baik pihak sekolah maupun Disdik masih belum mengenal TPI yang akan terlibat dalam proses UN tahun ini.
‘’Belum ada koordinasi dengan TPI, kami sendiri belum pernah melihat wajah mereka,’’ ungkap salah satu kepala sekolah yang kemarin mendatangi kantor Disdik Kota Malang.
Kesan menjaga jarak ini sepertinya sengaja dilakukan perguruan tinggi (PT) supaya bisa menjadi pengawas yang benar-benar independen. Pasalnya keberadaan TPI ini diharapkan bisa mengawal jalannya UN dengan jujur dan sebaik-baiknya. Tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan UN, sehingga UN layak menjadi tiket masuk ke perguruan tinggi.
Dikonfirmasi mengenai minimnya koordinasi ini, Koordinator TPI wilayah Malang Raya dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Dr Ir Bambang Suharto menuturkan, koordinasi dilakukan terbatas dengan Disdik. Sehingga TPI bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. ‘’Mulai besok (hari ini, Red.) satu anggota kami sudah mulai mengawal pengambilan naskah UN,’’ ungkapnya.
Menurut Bambang, ada 600-an dosen yang diberikan tugas menjadi TPI dan akan memantau pelaksanaan UN di wilayah Malang Raya. Mereka akan bekerja secara independen dan melakukan pengawasan secara maksimal terutama jangan sampai ada kebocoran soal ataupun tindakan tidak jujur dari peserta ujian. Atau kemungkinan kecurangan dari pengawas sub rayon. Kemungkinan ini masih bisa saja terjadi, walaupun di Kota Malang sudah ada sistem silang penuh untuk pengawasan UN.
Sementara itu pengambilan naskah soal hari ini, akan dilakukan tiga orang dari unsur Disdik Kota Malang, personil kepolisian sebanyak dua orang dan satu orang dari TPI. Rombongan akan berangkat dari Malang pukul 05.00 WIB. Pengambilan naskah ujian bertempat di PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Jalan Raya Metro no 21 Sidoarjo. Dengan ketentuan pengangkutan menggunakan kendaraan minimal truk engkel yang tertutup atau boks. Adapun kelengkapan UN SMA yang akan diambil meliputi naskah utama, naskah susulan, dan naskah cadangan UN, lembar jawaba UN serta berita acara, dan kaset bahasa Inggris untuk ujian SMA/SMK.
Selanjutnya naskah yang sudah diambil akan disimpan di Polresta Malang untuk pengamanan. ‘’Sebelum disimpan, para kepala sekolah terutama ketua sub rayon akan melakukan cek fisik naskah, untuk memastikan bahwa naskah sudah mencukupi,’’ ungkap Kasi Kurikulum Disdik Kota Malang, Kunti Nur Sasiati STp.
Cek fisik ini lanjutnya hanya mengecek sampul luar saja. Karena soal ujian tetap tidak bisa dibuka sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Sehingga ia memastikan tidak akan ada soal yang bocor meski soal sudah tersimpan di Malang.
Selanjutnya distribusi soal baru akan dilakukan ke lokasi ujian pada hari H pelaksanaan UN. Yaitu untuk SMA akan dilaksanakan pada 20 April mendatang.
‘’Pengambilan naskah harus ada pengawalan, baik kepolisian maupun TPI. Jadi kemungkinan soal bocor sangat kecil sekali,’’ tandasnya. (oci/avi/malangpost)
http://malangraya.web.id/2009/04/14/un-digratiskan-pungutan-bisa-dipidanakan/
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar